Kode Paket 33931352
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
29991415 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover APBD
29991415 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover APBD
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 10 September 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Bekasi
Satuan Kerja Dinas Perhubungan
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2021    APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 139.403.774,00 Nilai HPS Paket Rp. 130.841.150,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Perhubungan Kab.Bekasi - Bekasi (Kab.)
  • Dinas Perhubungan Kab.Bekasi - Bekasi (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUP 46421-Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar; atau 46491-Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga; atau 46499-Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; atau 46599-Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya; atau 46511-Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta